ingat-thr-wajib-dibayar-penuh-hingga-ke-pekerja-kontrak-dan-outsourcing-1
Feature

Peduli! THR Wajib Dibayar Sempurna Hingga ke Pekerja Kontrak dan Outsourcing

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Departemen Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  Indah Anggoro Putri  memastikan, pekerja dengan status  outsourcing  (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tentu berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Pembayaran  THR Keagamaan  ini sesuai Surat Edaran (SE) Bagian M/6/HK. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh pada Perusahaan, yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keyakinan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

“THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, ” sebutan Putri, di Kantor Kemenaker Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Baca Selalu: Pemerintah Minta THR Dibayar Full, Calon Ketua KADIN: Kondisinya Harus Dilihat Dengan jalan apa Dulu

Dijelaskan Putri, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama, pekerja/buruh bersandarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih. Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang merasai PHK oleh pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ke-3, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan era kerja berlanjut, apabila daripada perusahaan lama belum mendapatkan THR.

“THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada memperlawankan status kerja. Para pekerja  outsourcing  maupun pekerja janji, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat keadaan keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga, ” ujar Putri.

Ketentuan besarnya THR bersandarkan peraturan THR Keagamaan ialah 1 bulan upah buat pekerja/buruh yang mempunyai periode kerja 12 bulan dengan terus-menerus atau lebih. Sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara selalu sampai dengan kurang dari 12 bulan, berhak memiliki THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Membaca Juga: Pandemi Belum Usai, Bagaimana Mengelola THR?

Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean  wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal imbalan terdiri dari upah sari dan tunjangan tidak tentu maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

“Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup jalan perusahaan juga dapat menyampaikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, yang hal tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam konvensi kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama ataupun kebiasaan yang selama itu memang telah dilakukan oleh perusahaan, ” ujar Anak.

Sedangkan pekerja/buruh yang berjalan berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima di 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan zaman kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah dengan diterima tiap bulan selama masa kerja).  

Lihat Sumber Artikel pada Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kegiatan sama Warta Ekonomi secara Rakyat Merdeka. Hal dengan terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi kepalang jawab Rakyat Merdeka.